Komisi I DPRD TTU Memanggil 19 Kades Penerima Bantuan Mobil Operasional Bumdes

Kefa,SuryaKupang – Sidang 1 DPRD Kabupaten TTU masih berlangsung, Jumat (28/06/2019). Agenda sidang komisi 1 DPRD TTU hari ini adalah menghadirkan tiga lembaga mitra yakni Capilduk, PMD, dan BAPEDIKLAT. Sidang berlangsung sangat alot terutama pada saat penyampaikan penegasan tentang penggunaan mobil operasional Bumdes.

Kristoforus Haki, S.Km, Salah satu anggota DPRD Kab. TTU dari Fraksi Gerindra mengatakan bahwa agenda sidang lebih difokuskan pada anak – anak yang dikirim ke Jakarta untuk sekolah.

“Kurang lebih ada 160 anak yang dikirim untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta namun ke 160 anak ini sampai hari hampir semuanya mengalami nasib tak jelas, sehingga kita usulkan ke pemerintah melalui instansi yang menangani ini untuk diperhatikan dengan serius”,kata Kristo.

Lebih lanjut Kristo mengatakan terkait dengan 19 Kepala desa yang kita hadirkan hari ini, dalam rangka kita mencaritahu pemanfaatan mobil operasional yang seharusnya digunakan untuk peningkatan pendapatan Bumdes dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Demikian Kristo yang juga adalah salah satu kandidat Calon Bupati TTU periode mendatang.

Selain itu Theodorus Tahoni, S.pd, yang juga adalah salah satu Anggota DPRD TTU dari fraksi PKB mengatakan bahwa, Sidang DPRD di komisi 1 diutamakan pada pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah tahun anggaran 2018. Yang dilihat adalah bagaimana penyerapan anggarannya pada masing-masing OPD, target dan capaian, sehingga kalau capaiannya masih dibawah 85 persen kita tinjau, sambil memberikan masukan, usul saran untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan baik dari sisi anggaran maupun pada capaian target pada program dan kegiatan itu.

 

Menurut Theodorus selama kurang lebih dua hari yang lebih di perdalam adalah dinas-dinas yang lebih bersentuhan dengan masyarakat antara lain, Dinas Capilduk, Bapediklat dam PMD.

Dikatakan, yang paling fatal dari dinas Capilduk adalah disidang anggaran 2019 telah dialokasikan satu unit kendraan operasional yang mobile untuk melayani masyarakat di daerah-daerah untuk melakukan perekaman sekaligus pengiriman. Namun yang sangat disayangkan adalah anggaran untuk pengadaan mobil operasional tersebut dibatalkan oleh Pemerintah.

Sedangkan berkaitan dengan PMD,itu bersentuhan langsung dengan mobil operasional BUMDES yang selama ini kita tahu bahwa mobil operasional itu diberikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan ekonomi nasyarakat di desa.  Namun dalam beberapa perkembangan terakhir dibeberapa desa seperti yang lagi viral di desa Manamas, Kepala desa mengklaim bahwa mobil tersebut bukan untuk operasional Bumdes tapi operasional desa. Sehingga para Kepala desa ini kita panggil dan kita beri masukan sambil mereka juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat lalu kita mencari solusi bersama demi perbaikan dan penyempurnaan urusan selanjutnya,demikian kata Theodorus yang sudah dua kali terpilih menjadi anggota DRPD TTU ini.

Masih menurut Tahoni, Berkaitan dengan Bagian kepegawaian Theo menyampaikan bahwa ada dua persoalan yakni soal test CPNSD tahun 2018,dari 214 orang yang dinyatakan lulus, sebanyak 211 orang sudah menerima SK CPNSD 80 persen, sedangkan 3 orang belum. Ketiga orang tersebut adalah anak wakil Bupati TTU 2 orang dan satunya lagi adalah menantu dari wakil Bupati TTU. Kendalanya bukan soal administrasi tapi soal pejabat yang berwenang untuk menandatangani SK belum menandatangani SK ketiga orang tersebut.

Selain itu berkaitan dengan Aldia Nusantara, sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun anggaran 2014,2015 dan 2016 melakukan kerjasama dengan yayasan Aldiana Nusantara, mengirim anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk pergi kuliah di Jakarta di Aldiana Nusantara tersebut. Namun setelah 300-an anak dikirim untuk belajar di sana ternyata tidak diikuti untuk memperhatikan hasil study selama kurang lebih 4 samapai 5 tahun. Hal ini mencuat karena setelah dilakukan akreditasi oleh lembaga Kopertis ternyata Universitas dimana anak-anak kita bersekolah tidak diakui karena tidak terakreditasi. Sehingga kemudian muncul persoalan.

Dikatakan, Pada tahun anggaran 2017 dan 2018 DPRD telah menyetujui anggaran untuk dilakukan pemulangan atau minimal membiayai anak-anak yang pernah dikirim oleh Pemda tapi diterlantarkan. Karena sampai dengan saat ini ada yang masih di Jakarta, ada yang kerja dan ada yang sudah difasilitasi oleh Pemda untuk dipindahkan ke lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi. Namun kebanyakan masih belum terdata terkini ada 160 anak yang sudah memasukan data, namun yang sudah termuat di dokumen APBD untuk dapat bantuan sebanyak 90 anak, dan yang sudah menerima bantuan baru 9 anak.

“Jadi menurut kami di komisi I, hal ini merupakan persoalan, sebagai wakil rakyat kami tentu tidak bisa tinggal diam dan kalau bisa semua mereka bisa mendapatkan bantuan untuk dapat melanjutkan pendidikan atau mereka dapat kembali ke kabupaten kita”, tegas Theodorus.(Yuven Abi)

Related posts

Leave a Comment