MINTA KEADILAN, STEVENSON KOLOAY TULIS SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN JOKOWI

Kupang,SuryaKupang – Mantan Plt.Kepala Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara (2014-2016), Stevenson Koloay, menuliskan surat terbuka memohon keadilan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Isi surat terbuka ini membahas ketidakadilan yang dirasakan Stevenson Koloay atas vonis yang diterimanya.

Selain mengharapkan keadialan, Koloay juga menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus yang menimpa dirinya.

Dalam kasusnya, Stevenson Koloay, telah dijatuhi hukuman penjara dan PTDH pada April 2019 atas kasus jembatan Sampiri T.A 2015.

Saya minta keadilan kepada Bapak Presiden atas kasus saya, karena yang saya rasakan mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan adanya ketidakadilan dan dipaksakan.

Menurutnya, dirinya diperlakukan tidak adil mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan.

“Saya mohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia dapat menindak lanjuti kasus ini  untuk keadilan bagi seluruh rakyat, mengingat sudah 74 (tujuh puluh empat) tahun Indonesia Merdeka masih terdapat praktek ketidakadilan dan kesewenangan,” kata Stevenson dalam Surat Terbukanya kepada Bapak Presiden.

Berikut isi surat terbuka yang diterima www.suryakupang.com, Rabu (4/09/2019). (Agus Kefi)

 

                                         S U R A T    T E R B U K A

Kepada Yang terhormat,

Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Saya, Stevenson Koloay, umur 53 tahun alamat Desa Dimembe Jaga III Kec. Dimembe, Kab. Minut-SULUT. Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara, 2014-2016, hp 082292054488, telah dijatuhi hukuman penjara dan PTDH pada April 2019 atas kasus Jembatan Sampiri T.A 2015 dengan Anggaran Rp. 1.136.088.000,- (Satu miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah)  dan didakwa dengan kerugian sebesar Rp. 192.630.567.81  (Seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen), namun yang saya rasakan mulai tahap penyidikan sampai persidangan ketidakadilan dan dipaksakan.

Adapun ketidakadilan yang saya rasakan sebagai berikut :

  1. Dibenarkan, kegiatan pembangunan jembatan dalam masa pemeliharaan sudah terbit SK Penyidikan dengan No: print 01/PR.1.66/Fd.1/06/2016 tanggal 24 Juni 2016.

          – Bagaimana tanggung jawab pihak ketiga?

  1. Dibenarkan, pengajar Politeknik Manado (tenaga ahli) menyatakan kerugian Negara .

          Bagaimana UU No 15 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara?

         Bagaimana dengan Fatwa Mahkama Agung (MA) Nomor : 068/KMA/AK.01?VII/2012 ?

        – Bagaimana dengan SEMA no: 4 tahun 2016?

  1. Dibenarkan, tenaga ahli menyatakan kekurangan volume maupun ketidaksesuaian spesifikasi dengan jumlah sebesar Rp 168.051.860,37 (hal 7 Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk:PDS-04/Airmad/Ft.1/11/2016) dalam persidangan tidak mengukur hasil pekerjaan dilapangan (volume adalah hasil perkalian pengukuran panjang, lebar, tinggi)

          – Bagaimana pertanggung jawaban logikanya ?

  1. Dibenarkan, kekurangan volume yang menjadi dasar dakwaan oleh pengajar politeknik (tenaga ahli) tinjau/turun ke lokasi pada tanggal 20 Juli 2016 (hal. 88 dari 158 Salinan putusan No:47/pid.sus-TPK/2016/Pn.Mnd)  sedang  penetapan tersangka tanggal 18 Juli 2016 No. B-01/R.1.16/Fd. 1/07/2016

            – Bagaimana dengan proses penetapan tersangka?

  1. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Ir. Stevenson Koloay, M.si tidak menerima dan menikmati sebagaimana tindak pidana korupsi dimaksud… (hal. 152 dari 158 salinan putusan no: 47/pid.sus-TPK/2016/Pn.Mnd).

          – Bagaimana Keputusan Mahkama Konstitusi (MK) No: 25/PUU/XIV/2016?

  1. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut: Hal-hal memberatkan; Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal-hal meringankan; terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak menerima dan atau menikmati dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud (hal. 153 dari 158 salinan Putusan No. 47/pid.sus-TPK/2016/Pn.Mnd)

Pernyataan Mendagri, Bpk Tjahyo Kumolo, SH “Korupsi satu rupiah dan satu miliar sama” tetap    korupsi, bagaimana kasus ini ?

  1. MENGADILI : (hal. 153 & 154 dari158 salinan putusan No: 47/pid.sus-TPK/2016/Pn.Mnd) :
7.1. Menyatakan terdakwa Ir. Stevenson Jerry Koloay, M.si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan    melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair
7.2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan primair
7.3. Menyatakan bahwa Ir. Stevenson Jerry Koloay, M.si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair
7.4. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Ir. Stevenson Jerry Koloay, M.si  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurungkan sepenuhnya

 

7.5. Membebaskan terdakwa dari uang pengganti
7.6. Menyatakan barang bukti berupa…….

Bagaimana dengan Keputusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

 

Demikian Surat Terbuka ini dibuat kiranya mendapat perhatian semua pihak lebuh khusus ASN/PNS agar tidak terjadi lagi kepada bapak/ibu dan mohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia dapat menindak lanjuti kasus ini  untuk keadilan bagi seluruh rakyat, mengingat sudah 74 (tujuh puluh empat) tahun Indonesia Merdeka masih terdapat praktek ketidakadilan dan kesewenangan.

Hormat saya

TTD

Stevenson J Koloay

 

Kondisi jembatan Juli 2019 (setelah empat tahun  digunakan)

Related posts

Leave a Comment