Kondisi Rumah Tinggal Warga Tak Layak Huni, Pemda Diminta Mengontrol Penggunaan Dana Desa

SoE,SuryaKupang – Masyarakat TTS umumnya masih jauh dari kondisi sejahtera, nampak dari kondisi rumah yang sudah tidak layak huni di Desa Tubmonas Kecamatan Kuatnana ini menjadi potret yang memprihatinkan.

Sebuah artikel yang dipublish oleh Admin pada akun facebook Pemuda TTS (4/9/2019) memberi gambaran mirisnya kehidupan masyarakat di pedesaan yang masih belum tersentuh kesejahteraan.

Aktivis Pemuda TTS Charles Lakapu yang dikonfirmasi Surya Kupang via Whatsapp (10/09/2019) membenarkan hal tersebut. Pada tulisannya yang diposting di Pemuda TTS muncul banyak komentar sentilan dari pengguna medsos ditujukan kepada Pemerintah dan Wakil Rakyat.

“Dari kasus tersebut, Sekilas kita cermati tentang Peraturan Menteri Desa yang ditetapkan pada tahun 2017 menjelaskan secara implisit mengenai prioritas penggunaan dana desa serta tahapan pengawalannya,” tutur Charles

Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ini diundangkan untuk dapat diberlakukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Pengawalan dana desa saat dengan adanya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 sekarang cukup rigid dan memperhatikan banyak hal seperti tipologi desa, cara agar transparan, bagaimana merencanakannya dan pelibatan supra desa agar pembangunan desa dapat selaras dengan prioritas kabupaten, maupun prioritas yang diinginkan Kementrian Desa agar terlihat semuanya memiliki prestasi. Sebab bagaimanapun negara sudah berusaha keras memenuhi dan menyediakan Dana Desa ditengah kegelisahan perekonomian yang disorot banyak pihak, dan kebutuhan sektor lain.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan dibuatkan saluran khusus dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 pada BAB VIII tentang Partisipasi Masyarakat Pasal 18 yang isinya bahwa :

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

1. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;

2. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

3. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan Call Center: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, Short Message Service: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan atau website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 tersedia banyak penjelasan dan contoh bagaimana melakukan pemanfaatan dana desa 2018. Dalam Lampiran II misalnya, aspek-aspek pembangunan desa menggunakan dana desa agar mudah direview juga berdasarkan tipologi desa yang jelas, hingga produk unggulan desa yang bisa didukung menjadi lebih baik. Hingga contoh-contoh bentuk pemberdayaan masyarakat desa.

Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 sebagai Pedoman Penetapan, Prioritas dan Penggunaan Dana Desa 2018 ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552) dan membuatnya tidak berlaku.

Panduan Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 – Pasal 10.

“Merujuk pada penjelasan itu maka diharapkan Pemerintah Daerah perlu gencar melakukan monitoring terhadap Pengguna anggaran di tingkatan Desa agar terlaksana dengan baik guna memperbaiki kesenjangan strata kehidupan yang dialami masyarakat Kabupaten TTS belakangan ini,” tambah Charles. (Frans Tallan)

Related posts

Leave a Comment