LOKAKARYA KOTA TANPA KUMUH TINGKAT KABUPATEN TTS

SoE,SuryaKupang – Program KOTAKU sedang gencar dilakukan dalam hal merubah kondisi dan tatanan sosial masyarakat kearah yang lebih baik.

Asisten Koordinator Kota CDM TTS Marlon F. Tameno, ST kepada surya kupang disela kegiatan lokakarya yang dilaksanakan di aula Kantor Bappeda TTS (18/10/2019) mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mensinergikan program – program yang ada di pemerintah daerah dengan program yang ada di KOTAKU.

“Kita bersinergi sekaligus juga merangkul pihak – pihak lain seperti perbankan contohnya seperti Bank BRI, Bank NTT dan ada juga Perguruan Tinggi selaku pihak ketiga agar bersama – sama untuk kira – kira apa yang bisa disinergikan terhadap penanganan kumuh di wilayah ini khususnya di Kota SoE,” imbuh Marlon

Dengan berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap III yang mana capaiannya dari 20015 sampai 2019 tentang pengurangan wilayah kumuh.

Take line dari pencangan tersebut ialah 100% air minum layak, 0% hektar kawasan Delinasi Kumuh, dan 100% sanitasi baik.

“Itu adalah dasar dari RPJMN, jadi kami di daerah bertanggung jawab untuk mensinergikan program antara KOTAKU dan Pemda,” tambah Marlon

Terkait masalah – masalah yang dialami selama ini di tingkat masyarakat dikarenakan adanya miskomunikasi antara pemerintah dan Badan Keswadayaan Masyarakat dalam mengelola program.

“Jadi itu adalah salah satu tujuan kita dalam mensinergikan program ini. Menyangkut kebijakan apa yang ada di Pemda dan juga mekanisme birokrasi seperti apa untuk menangangi masalah ini,” tutur Marlon

Jaringan koordinasi dengan Bappeda TTS, PRKP, Dinas Kesehatan dan lain – lain sudah dilakukan oleh Pelaksana Program KOTAKU

Acara yang dilaksanakan sehari ini menghadirkan Camat Kota SoE, para Lurah dan Kepala Desa. membahas banyak hal strategis dalam memperkuat pelaksanaan program.

Anjurannya bahwa dengan kehadiran stakeholder dapat mengkoordinir pengelola di tingkat masyarakat sehingga mencegah hal – hal yang menjadi penghambat jalannya program.

Mengenai sharing anggaran APBD II dan APBN Kepala Bappeda TTS Ir. Gede Witadarma, MM juga memberi penjelasan bahwa ada sharing anggaran dengan nominalnya kurang lebih 300 juta lebih.

“Kalau untuk pendanaan, terus terang kita kurang sekali. Total dana yang dibutuhkan untuk wilayah TTS sekitar 12, 5 Milyard. Dana BPM ada 500 juta saja. Jadi Pemda diwajibkan untuk sharing anggaran. Mudah – mudahan tahun depan anggaran ditingkatkan sehingga kita bisa serap semua kebutuhan masyarakat untuk dituntaskan,” tutup Marlon

Apresiasi besar pun dihasilkan dari pelaksanaan program ini karena hanya Kabupaten TTS saja dan beberapa kabupaten / kota lain seluruh nusantara yang mau menjalankan program ini.(Frans Tallan)

Related posts

Leave a Comment