Grafik Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat di TTS

SoE,SuryaKupang – Kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu penanganan serius

Kasus seperti ini acap kali terjadi dan dialami oleh kaum hawa dan anak – anak yang grafiknya masih dibilang cukup tinggi, oleh karenanya pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perempuan dan anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap berbagai macam kejahatan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, serta ingkar janji dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan tugas dan peran terhadap perlindungan terhadap kekerasan ini melalui Dinas P3A

Berdasarkan catatan data terhadap Grafik Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Di TTS meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 ada 46 kasus, Tahun 2018 ada 71 kasus, Tahun 2019 ada 126 kasus. Catatan ini tidak termasuk kasus yang belum di laporkan tahun – tahun sebelumnya, seperti korban yanh sudah melahirkan atau kasus yang baru terjadi maupun kasus yang penggolongannya adalah mediasi.

Kepada suryakupang.com Kadis P3A TTS Dominggus Banunaek, SE menyampaikan grafik yang meningkat ini disebabkan oleh beberapa faktor.

“Kasus kekerasan terhadap anak biasanya berawal dari lingkungan rumah tangga. kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak baik itu kordinasi lintas sektor yaitu Dinas Sosial, Penegak Hukum untuk menekan angka kekerasan ini,” ungkap Banunaek

Banunaek menambahkan bahwa dirinya selama ini sudah melaksanakan penyuluhan ke tempat – tempat umum seperti sekolah, pasar, gereja dan fasilitas lainnya. Upaya dan pencegahan pun sudah dilakukan dengan cara penyuluhan untuk mengenalkan kepada masyarakat umum apa itu tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selama ini Dinas P3A telah dengan baik melakukan pembentukan komite perlindungan perempuan dan anak di desa.

Pembentukan dimaksud adalah untuk menyediakan serta mendekatkan akses masyarakat untuk melapor apabila temui kasus kekerasan agar ditindaklanjuti.

“Memang kami akui belum semua desa tapi kita berharap ke depan sudah harus ada semua komite p3A di setiap desa agar masyarakat bisa melapor dan korban juga bisa mendapatkan pendampingan agar dapat mencegah potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa yang akan datang,” tutupnya. (Frans Tallan)

1,460 total views, 1 views today

Related posts

Leave a Comment