Ini Penjelasan Kepala UPT Bapenda Wilayah Kota Kupang Terkait Kebijakan Kendaraan Plat Kuning

Kupang,SuryaKupang – Kepala UPT Bapenda Wilayah Kota Kupang, Noldy Sanam, mengatakan, berkaitan dengan kebijakan peralihan kendaraan angkutan umum (plat kuning) akan di plat hitam kan jika tidak berbadan hukum.

Kebijakan ini merupakan peraturan yang diberlakukan secara nasional di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2018.

“Kebijakan ini sudah berlaku nasional cuman pengecualian untuk Provinsi NTT karena berbagai pertimbangan makanya ditunda tapi sebenarnya penerapannya sudah harus diberlakukan pada tahun 2018,” kata Noldy, kepada media ini, Rabu (22/01/2020)

Menurutnya, alasan ditundanya PP No. 74 tahun 2018 di NTT ini dikarenakan berbagai pertimbangan seperti kondisi topografi NTT masih terkendala karena yang kita tahu bersama angkutan yang belum banyak, orang yang berusaha untuk jasa angkutan masih sedikit dan apalagi di kabupaten-kabupaten salah satu seperti Manggarai masih menggunakan mobil truck untuk angkutan orang dan barang.

Dengan pertimbangan ini maka masih ada toleransi dari Pemerintah memberikan kompensasi selain itu juga permintaan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sopan kepada DPR agar diberikan tenggang waktu.

“LSM Sopan inilah yang mengajukan permohonan ke DPR meminta kompensasi supaya kalau bisa diberikan tenggang waktu kepada masyarakat untuk membuat surat ijin usaha sesuai dengan PP nomor 74 tahun 2018,” jelasnya.

Lanjutnya, karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2018 bahwa setiap kendaraan umum (plat kuning) itu harus berbadan hukum dan tidak lagi perorangan. Jika tidak berbadan hukum maka akan dialihkan ke kendaraan pribadi (plat hitam)

” Jadi tidak bisa dikasi plat kuning makanya harus plat hitam,” ujar Sanam.

Dikatakan, Peraturan Pemerintah ini sebenarnya seharusnya sudah dilaksanakan di NTT pada tahun 2018, hanya karena permohonan masyarakat melalui LSM Sopan, makanya dari Bapak Gubernur memberikan dispensasi tapi itu hanya sebatas sampai pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan catatan waktu itu, jikalau sampai dengan tanggal batas waktu yang sudah disepakati tetapi tidak ada surat ijin maka semua urusan kendaraan umum (plat kuning) akan di plat hitam kan.

Di Provinsi lain sudah diberlakukan sejak tahun 2014 hanya di NTT implementasinya pada tahun 2018 karena terkendala sistem karena itu barulah diterapkan pada tahun 2019.

Sebenarnya Peraturan Pemerintah ini sudah disosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya, tapi cuma kelemahan kita masa bodoh dengan aturan yang ada.

Dengan mengikuti aturan yang ada, harap Noldy, masyarakat harus mengurus administrasi untuk bisa dilayani dengan cara masyarakat pemilik kendaraan harus masuk dalam izin usaha yang berbadan hukum seperti PT,BUMN,BUMD tapi yang paling gampang itu melalui Koperasi.

“Jadi tidak bisa perorangan lagi, tapi mereka harus membuat badan usaha berbadan hukum yang paling gampang itu melalui Koperasi,” katanya.

Sebenarnya mengurus usaha berbadan hukum itu tidaklah sulit dan tidak susah, karena ini adalah aturan mau tidak mau harus kita lakukan.

Selanjutnya, Dirinya menghimbau kepada masyarakat pemilik kendaraan umum (plat kuning) agar mengikuti aturan yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2018. (Agus Kefi)

1,824 total views, 1 views today

Related posts

Leave a Comment