Ini Tanggapan Kasi STNK Samsat Kota Kupang Tentang Kebijakan Balik Nama Kendaraan Plat Kuning

Kupang,SK- Kepala Seksi (Kasi) STNK Samsat Kota Kupang, AKP Imanuel Zacharias, mengatakan, berkaitan dengan kendala yang dihadapi Koperasi pengusaha jasa angkutan dalam mengurus persyaratan kendaraan plat kuningnya di Samsat Kota Kupang itu tidaklah benar karena pihak Samsat Kota Kupang sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 setiap kendaraan yang menggunakan plat kuning harus berbadan hukum atau bernaung di wadah minimal Koperasi dan aturan ini berlaku secara nasional.

“Kita sudah bekerja sesuai dengan SOP dengan mengikuti aturan yang ada dan bekerja sesuai ranahnya kita,” ujar Imanuel, kepada media ini, Selasa (11/02/20)

Lanjutnya, kita tidak masuk dalam ranahnya mereka (Koperasi), yang penting waktu mereka mau mendaftar balik nama kendaraannya sudah berbadan hukum, lengkap dan harus sesuai dengan persyaratan yang diminta.

Jadi Polisi tidak mencampuri urusan mereka. Entah mereka mau bergabung dengan Koperasi atau organisasi manapun itu ranahnya mereka.

“Jika persyaratan tidak lengkap maka kita tidak akan layani, karena kita mengikuti aturan yang ada,” tegasnya.

Jadi permintaan seperti keterangan domisili, surat pelepasan hak dari PO-PO serta kwitansi pemilik kendaraan dengan pihak koperasi itu sebagai syarat dari kami untuk menjaga kemungkinan bila di kemudian hari terjadi masalah dengan koperasi maka pihak Kepolisian tidak dipersalahkan.

Karena itu kami meminta alangkah baiknya jika antara pemilik kendaraan dan koperasi membuat perjanjian mengikat yang disahkan oleh Notaris dengan tujuan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

“Soalnya kendaraan ini adalah milik pribadi dari setiap pengusaha jasa angkutan yang diwadahi koperasi. Bila dikemudian hari terjadi masalah dengan koperasi nya siapa yang disalahkan. Hal ini yang kita pikirkan kedepannya,” jelas Zacharias.

Lanjutnya, kemarin waktu dalam rapat bersama dengan Bapenda Provinsi NTT saya katakan bahwa kebijakan ini harus tetap dilaksanakan karena merupakan aturan yang berlaku secara nasional.

Selain itu, Dirinya juga meminta agar kalau bisa dan perlu alangkah baiknya jika Pemda Provinsi NTT menyampaikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi di Provinsi NTT karena menurutnya aturan yang dibuat ini hanya cuma melihat mereka yang berada di Jakarta saja.

“Di Jakarta sana kendaraannya banyak. Satu orang saja bisa memiliki kendaraan sampai ratusan. Jadi dia bisa buat perusahaannya sendiri. Beda dengan kita disini. Bemo disini hanya cari makan dengan satu pemilik dan satu bemo. Tapi mau bagaimna ini kan aturan nasional dan harus tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Oleh Karena itu diharapkan agar Pemda Provinsi NTT perlu komunikasikan lagi kepada pihak diatas yang membuat aturan ini agar memperhatikan hal ini.

“Karena aturan ini berlaku secara nasional, kita dari pihak Kepolisian menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya. (AK)

4,901 total views, 2 views today

Related posts

Leave a Comment