Masyarakat Adat Amanuban Nyatakan Pendapat Soal Sengketa Bendungan Temef

SoE,SK- Pernyataan pendapat oleh masyarakat adat amanuban itu secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri SoE.(21/02)

Surat yang berisi 11 poin penting tentang penjelasan logis terkait lahan sengketa bendungan temef, bahwa tanah tersebut merupakan “Wilayah Hukum Adat Amanuban yang secara sah berdasarkan bukti – bukti sejarah”

Kilas Sejarah Wilayah Amanuban

Sejak tahun 1658 seusai perang melawan Amabi-Sonbai-VOC Belanda, Amanuban mengakuisisi wilayah itu dari kerajaan amabi selanjutnya wilayah adat amanuban berbatasan dengan kekaisaran sonbai.

Lokasi bendungan merupakan wilayah amanuban yang berdaulat sejak tagun 1600an hingga tahun 1910.

“Berdasarkan fakta sejarah, Klan Mella dalam kedudukannya pada waktu itu adalah sebagai pembantu raja,” Urai Smarthenryk W. Nope, SH dalam surat tersebut.

Selanjutnya, Nope menguraikan dalam isi suratnya bahwa masyarakat hukum adat dan budaya amanuban sepenuhnya mendukung serta mendorong program pemerintah pusat dalam proyek pembangunan bendungan temef yang manfaatnya akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat amanuban serta seluruh masyarakat kabupaten TTS bahkan keseluruhan masyarakat timor.

“Sepanjang hak – hak masyarakat amanuban dijamin serta ganti rugi tanah itu harus diserahkan kepada masyarakat amanuban di sekitar lokasi bendungan dan bukan kepada orang luar yang mengaku sebagai raja yang dilantik oleh belanda atau sejenisnya,” Cetusnya via whatsapp kepada suryakupang.com

Nope menyampaikan kekecewaannya atas tindakan para pejabat negara yang mengabaikan kedudukan masyarakat adat di pulau timor.

Dengan penyampaian pendapat secara resmi oleh tokoh masyarakat adat amanuban ini kepada para pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk kemudian dipertimbangkan dalam penanganan kasus bendungan temef. (Frans Tallan)

37,111 total views, 1 views today

Related posts

Leave a Comment