Masalah Pengangguran dan Urgensi Class Industry

Oleh: Sipri Kantus
(Staf Pengajar Pada SMK Swakarsa Ruteng)

Ruteng,SK- Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019 merilis data jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,05 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 3,3 % dari posisi bulan Februari pada tahun yang sama sebesar 6,82 juta. Dari data itu yang perlu disayangkan dan tentunya menjadi keprihatian menurut kepala BPS Suhariyanto adalah mayoritas pengangguran itu ternyata lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (Elisa Valenta/Beritagar.id/06/11/2019). Ini tentu menjadi pukulan telak bagi seluruh SMK di Indonesia khususnya di NTT untuk berbenah dan berupaya menemukan strategi pendidikan yang tepat bagi siswa kejuruan.

Meski tidak dilangsir secara spesifik sekolah kejuruan apa (pariwisata, informatika, teknik mesin/otomotif/listrik, dll) yang paling banyak menyumbang pengangguran ini, menurut penulis ini merupakan ironi sekaligus warning yang positif demi pembenahan pendidikan vokasi. Dikatakan ironi karena tujuan Sekolah Kejuruan untuk menghasilkan tenaga kerja madya yang siap diserap oleh industry ternyata tidak tercapai secara maksimal. Karena itu kondisi ini merupakan sebuah peringatan yang positif bagi sekolah-sekolah kejuruan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat, salah satunya adalah menghasilkan siswa yang siap kerja.

Apa yang salah dalam proses pendidikan di sekolah kejuruan? Setelah dikaji secara lebih mendalam bersama dunia usaha/kerja/industry, ternyata ditemukan bahwa persoalan pengangguran (khusus tamatan SMK) bukan semata karena siswanya tidak/kurang menguasai kompetensi dasar keahliannya, melainkan juga karena kurikulumnya tidak link and match (selaras) dengan tuntutan industri. Tulisan ini selain memberikan gambaran terkait dengan kurikulum implementatif yang selaras dengan tuntutan industry atau dunia kerja, juga hendak menunjukkan manfaat dari program Class Industri dalam upaya mengatasi pengangguran khusus untuk tamatan sekolah kejuruan.

Link and Match

Sebenarnya pendidikan kejuruan dengan kurikulum berbasis industri itu bukan hal baru. Tiga tahun silam (2017) dasar legal kurikulum itu telah ada dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan industri. Tujuan Peraturan Menteri ini antara lain adalah sebagai pedoman bagi SMK untuk menyelenggarakan pendidikan yang selaras dengan tuntutan industri. Sedangkan bagi industri, Peraturan ini meminta kesediaannya untuk memfasilitasi pembinaan kepada SMK dalam menghasilkan tenaga kerja yang trampil dan kompeten. Intinya, Peraturan Menteri ini mengikat peran dan kerjasama antara sekolah dan industri untuk menghasilkan siswa/i yang siap kerja dan dengan demikian menjadi sebuah strategi mengatasi sebagian dari persoalan besar pengangguran.

Meski demikian, tanpa peran dan keterlibatan nyata dari pemerintah terkait, program penyelarasan ini menuai benturan. Sekolah dan industri merupakan dua entitas yang berbeda baik dari aspek motivasi pun tujuan. Industri dengan motivasi bisnis sebagai misal tentu bertujuan memperoleh profit yang tinggi. Dari aspek ini tentu industri tidak begitu saja terbuka menerima siswa untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kompetensinya kalau program itu tidak mendukung prospek perusahaannya. Persis di sinilah kehadiran pemerintah sangat diperlukan. Yang pertama adalah mensosialisaikan peraturan ini ke segenap industri dan sekolah. Dan yang kedua adalah terlibat dalam pembuatan MoU (nota kesepahaman) dalam program Class Industry. Kehadiran pemerintah tentu saja bukan semata untuk menunjukkan otoritasnya tetapi terutama untuk memenuhi tanggung jawab dan komitmen bersama dalam kiat mengatasi pengangguran melalui pendidikan kejuruan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja/usaha/industri.

Urgensi Class Industry

Sebetulnya dalam kurikulum SMK siswa telah diberikan waktu untuk mengenal karakter industry secara lebih dekat melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau juga Praktek Kerja Industri (Prakerin). Namun waktu tiga, empat atau enam bulan praktek tersebut ternyata tidak membawa dampak yang cukup signifikan bagi siswa kejuruan. Selain itu siswa juga tidak memanfaatkan waktu itu secara efektif dan efisien terutama untuk mengenal industry dan berbagai informasi terkait persyaratan kerja. Tidak jarang siswa menganggap waktu praktek hanya sebagai sebuah tahap atau syarat formal saja, bukan terutama sebagai kesempatan untuk mengasah skill atau kompetensi yang dituntut industry. Yang penting bagi mereka adalah setelah praktek mereka memperoleh sertifikat atau rekomendasi selesai praktek dari industry (kredensialisme). Sikap seperti ini juga dilatari oleh anggapan dan tentunya fakta bahwa praktek ini juga ternyata tidak menjamin bahwa mereka langsung terserap dalam industri tempat mereka praktek selama sekian bulan.

Class industry merupakan jawaban atas ketakpastian nasib siswa selepas praktek. Kelas industry didesign sebagai strategi bersama antara sekolah, pemerintah dan dunia usaha untuk menanggulangi angka pengangguran siswa kejuruan yang sekian besar. Jadi dari aspek tujuan, kelas industri lebih efektif dibandingkan magang/PKL/Prakerin, sebab kelas industry didesign secara lebih komperehensif mulai dari sosialisasi bersama, pembuatan kurikulum (kurikulum implementatif) bersama yang link and match, penandatangan MoU (Nota Kesepahaman), dan sampai pada hilir dari proses ini yaitu rekruitmen lulusan yang dijamin kompetensinya melalui pemberian skill passport.

Selain itu, kelas industry ini pada dasarnya membantu industri. Melalui kelas industry, perusahaan otomatis mendapatkan karyawan dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya trainning dasar yang biasa dialokasikan untuk proses rekruitmen karyawan baru. Juga siswa kelas industry ini membantu operasional industri melalui schedule praktek yang dibuat oleh perusahaan. Bahkan pemerintah sangat serius memperhatikan keterlibatan industry dalam program ini dengan memberikan potongan pajak dua kali lipat bagi industri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah. No.45 tahun 2019.

Dengan demikian kita boleh berharap bahwa dari kolaborasi dan sinergi antara sekolah, pemerintah dengan dunia usaha/industri ini menghasilkan siswa kejuruan yang siap kerja dan tentunya membawa dampak positif dalam upaya kita mengatasi persoalan pengangguran.(*)

10,999 total views, 1 views today

Related posts

Leave a Comment